Bima, Reportasebima.com.
Aliansi Kajian Jurnalis Independen Indonesia (AKJII) DPC Bima menggelar kegiatan Rapat Evaluasi dan Rencana Ujian Sertifikasi Wartawan Nasional (SKW), Rabu, (5/6/24) bertempat di Rumah Makan KITANI Kota Bima.
Kehadiran dihadiri seluruh Pengurus dan anggota AKJII DPC Bima. Tidak ketinggalan dalam rapat tersebut juga ikut eks. Plt. Bupati Bima Drs. H. Supratman, M. AP dan Lurah Tanjung, Faisal Ribon.
Terungkap dari uraian pembahasan, Disamping memperkuat eksistensi Organisasi AKJII, juga Evaluasi Internal AKJII serta rencana ujian SKW seluruh wartawan yang tergabung di AKJII DPC BIMA tahun 2025.
AKJII juga akan mengambil peran dalam menyukseskan Pilkada serentak 2024. "Akjii harus ikut ambil bagian dalam pengawasan di Pilkada Bima". Ungkap Bang Nas Ketua DPC AKJII BIMA.
Bang Nas menyampaikan sejumlah hal. Diantaranya mengingatkan agar anggota atau pengurus AKJII DPC Bima yang menjadi timses Paslon kepala daerah, baik calon Bupati/walikota dan gubernur baiknya mengajukan cuti saja dan berhenti beraktifitas dalam jurnalistik. Hal ini sangat di perlukan untuk menjaga Marwah organisasi dan independensi jurnalis."kita harus tetap menjaga Marwah dan independensi wartawan, acuannya UU Pers dan juga Kodek Etik Jurnalistik". Tegasnya.
Lanjutnya, bahwa mengenai anggaran AKJII DPC Bima, sama sekali belum ada bantuan dari pemerintah daerah kab/kota bima. Tapi saat ini, tim akan di bentuk untuk mengurus pengajuan permohonan proposalnya. Insyah Allah, kita segera susun dan ajukan. Semoga bisa terakomodir dalam APBD perubahan 2024, harapnya.
Dia mengingatkan, bahwa untuk menghindari asumsi buruk dari setiap masalah, sebaiknya tidak mengumbar masalah diluar ketentuan organisasi. Yang tidak jelas boleh ditanyakan. Bangun komunikasi, agar kesannya tidak kemana mana, karena semua bisa di bahas dalam rapat.
Tunjukan profesional, bahwa di AKJII juga kumpulan para jurnalis yang paham berorganisasi. Ada aturan, AD/ART yang mengatur, bukan atas dasar tindakan individu. Apalagi sampai memprovokasi infomasi kesana kemari.
Anwar, Ama Pd sekum AKJII DPC BIMA, bahwa AKJI dan AWPI itu satu atap, Ketua DPP nya orang yang sama. Hanya saja AWPI di tingkat pusat, terjadi dualisme kepemimpinan. Bahkan terjadi saling menggugat di Pengadilan. Belum ada keputusan di menangkan kubu Ketua AKJII atau kubu lain.
Makanya, Ir Nadiyanto selaku Ketua DPP AWPI membentuk wadah baru, karena merasa konflik internal AwPI belum ada solusi, baik secara internal maupun keputusan hukum. Jadi Ketua DPP membentuk organisasi baru, yaitu AKJII agar anggota di seluruh wilayah tidaknkehilamgan wadah.
Mengakomodir aspirasi anggota dan Pengurus sangat di perlukan. maka cerita tentang hal ini dan itu harus di tepis, terangnya.
Sesuai SKnya yang diterima Bang Nas dengan sendirinya sudah tidak menjabat Ketua AWPI, melainkan AKJII DPC Bima. Dan sudah berjalan.
"Intinya, ada terjadi misskomunikasi dari persoalan yang ada Maka diharapkan anggota AKJII tetap solid membangunan kebersamaan baik secara internal dan juga eksternal". Ingatnya.
Agus Kabid Humas AKJII DPC Bima, membantah
Dengan keras, bahwa hasil komunikasi soal bantuan yang ada dari DISKOMINFO, bukan atas nama AKJII tapi AWPI, jadi klir. Insyah Allah, saya masih percaya dengan posisi ketua Bang Nas, sambung Bang Eldan Waka AKJII DPC BIMA.
Hasil Rapat AKJII DPC Bima, memutuskan, menyepakati Rencana SKW, dan menggelar berbagai kegiatan jurnalistik, juga menyepakati oknum Anggota yang suka menebar fitnah sudah sangat jelas melanggar aturan AD/ART Organisasi dan itu bisa langsung di coret.
Diketahui Kegiatan Rapat cukup alot, dan berakhir dengan aman dan nyaman. #
