Unsur Pimpinan DPRD Kota Bima Beserta Anggota Hadiri Upacara dan Tasyakuran HUT Ke 24 Kota Bima

Reportase Bima    4/10/2026    Comment   

Unsur Pimpinan DPRD Kota Bima Beserta Anggota Hadiri Upacara dan Tasyakuran HUT Ke 24 Kota Bima

Bima, Reportasebima.com.

Kota Bima, Reportasebima.com. – Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH, bersama unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Bima menghadiri Upacara dan Tasyakuran dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bima ke-24 Tahun 2026 yang digelar di Halaman Kantor Wali Kota Bima, Jumat (10/4).

Kegiatan berlangsung khidmat dan meriah, dihadiri langsung oleh Wali Kota Bima H. A. Rahman, S.E., bersama Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, S.H., serta diikuti oleh para kepala daerah se-NTB, unsur Forkopimda Kota Bima, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Kabag, Camat, hingga Lurah se-Kota Bima.

Kehadiran Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH, beserta unsur pimpinan dan anggota DPRD merupakan wujud sinergi dan dukungan legislatif terhadap Pemerintah Kota Bima dalam momentum peringatan hari jadi daerah.

Dalam amanatnya, Wali Kota Bima menegaskan bahwa peringatan HUT ke-24 Kota Bima bukan sekadar seremoni, melainkan momentum refleksi atas perjalanan pembangunan sekaligus penguatan optimisme menuju masa depan.

“Hari ini, tepat 24 tahun perjalanan Kota Bima, kita berdiri bersama bukan sekadar memperingati usia, tetapi merenungkan perjalanan, mensyukuri pencapaian, dan meneguhkan harapan masa depan,” ujar Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan berbagai capaian pembangunan sepanjang tahun 2025, di antaranya penghargaan tingkat nasional di bidang inovasi pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, perlindungan pekerja, serta keterbukaan informasi publik. Capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat Kota Bima.

Selain itu, Wali Kota juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut memeriahkan rangkaian HUT Kota Bima melalui Pawai Rimpu sebagai bentuk pelestarian budaya dan identitas daerah.

“Mari kita sama-sama meriahkan rangkaian HUT Kota Bima dengan mengikuti Pawai Rimpu sebagai wujud kecintaan kita terhadap budaya dan warisan leluhur Bima,” ajaknya.

Tema HUT Kota Bima ke-24 tahun ini, “Kota Bima Berbenah, Kota Bima Bisa”, menjadi semangat bersama untuk terus memperkuat gotong royong, kebersamaan, serta rasa memiliki terhadap daerah.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tasyakuran dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan 24 tahun Kota Bima yang terus tumbuh dan berkembang.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH, menyampaikan harapannya agar momentum hari jadi ini menjadi penguat komitmen seluruh elemen daerah dalam membangun Kota Bima ke arah yang lebih baik.

Ia berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Bima terus terjaga dan semakin kuat dalam mendorong pembangunan yang merata, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Semoga di usia ke-24 ini, Kota Bima semakin maju, berdaya saing, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat.

DPRD akan terus berkomitmen mengawal setiap kebijakan pembangunan agar benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” ungkapnya. ***

Pemkab Bima - BPJS Bahas Persiapan Sensus Ekonomi Tahun 2026

Reportase Bima    4/10/2026    Comment   

Pemkab Bima - BPJS Bahas Persiapan Sensus Ekonomi Tahun 2026

‎Bima, Reportasebima.com.

Untuk mendorong peningkatan cakupan hasil Sensus Ekonomi Tahun 2026 (SE 2026) di wilayah kerja BPS Kabupaten Bima, Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy Rabu (08/4) menerima kunjungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bima Lalu Yuriade Mulana beserta para pejabat terkait instansi tersebut di ruang kerja Wakil Bupati Bima.

‎

Pertemuan tersebut secara khusus membahas kesiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan menjadi salah satu instrumen penting dalam penyediaan data pembangunan daerah.

Wakil Bupati menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan sensus. Perangkat Daerah terkait diminta untuk berperan dalam memastikan tata kelola data yang baik dan akurat. “Kami membutuhkan data tunggal yang mampu memotret kondisi riil desa dan kecamatan di Kabupaten Bima,” 

Data yang valid dan terintegrasi sangat diperlukan sebagai dasar perencanaan pembangunan serta pengambilan kebijakan yang tepat sasaran".

Ungkap Wakil Bupati yang pada pertemuan tersebut didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima Zunaidin, S.Sos, MM, Kepala Bappeda Taufik, ST., MT dan Kepala DPMD Drs. H. Masykur, MM.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Bima, Lalu Yuriade Mulana, menjelaskan,  pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 direncanakan dimulai pada Mei hingga Agustus 2026.  tahapan awal pada bulan Mei akan difokuskan pada pendataan pelaku usaha, baik skala mikro maupun makro.

‎

“Pada bulan Mei dilakukan sensus terhadap pelaku usaha, sedangkan bulan Juni hingga Agustus akan dilaksanakan pendataan secara door to door,” jelasnya.

‎

Dengan adanya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bima dan BPS, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar serta menghasilkan data yang berkualitas guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Selain pelaksanaan sensus ekonomi, BPS Kabupaten Bima juga akan mengembangkan program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik).  Tiga desa telah dipilih sebagai percontohan, yaitu Desa Rabakodo, Desa Penapali, dan Desa Tenga.

‎

‎Program Desa Cantik bertujuan untuk meningkatkan literasi statistik dan mendorong pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan desa yang lebih efektif dan berbasis bukti di tingkat desa. (Rif/Red)

‎

‎

Seleksi Terbuka JPT Pemkab Bima Diikuti 72 Peserta

Reportase Bima    4/09/2026    Comment   

Seleksi Terbuka JPT Pemkab Bima Diikuti 72 Peserta

Bima, Reportasebima.com.

Seleksi Terbuka (Selter) pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama (JPT) untuk mengisi kekosongan pada 14 perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bima tahun 2026.

Pelaksanaan tes seleksi terbuka tersebut merupakan kerjasama antara BKD dan Diklat Kabupaten Bima dengan UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali tersebut berlangsung selama 5 hari mulai tanggal 9 sampai dengan 13 April 2026 di kantor BKD dan Diklat Provinsi NTB. 

Plt. Kepala BKD dan Diklat Kabupaten  Bima Drs. Syahrul yang didampingi Kepala Bidang Mutasi BKD dan Diklat Kabupaten Bima Firdaus, S.Sos dalam pengantarnya di hadapan 72 peserta yang merupakan pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional pada sejumlah OPD tersebut mengharapkan agar para peserta mengikuti dengan baik dan mencermati dengan baik arahan dari tim penilai agar pelaksanaan tes dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang terbaik.

Syahrul menambahkan, dari 81 Peserta , 72 peserta mengikuti arahan dan mengisi daftar hadir, 9 orang tidak hadir.

Sementara itu, Koordinator Pelaksanaan Asesmen K. Resantika Prabawa P memaparkan, selama lima hari pelaksanaan asesmen, sebanyak 5 orang anggota tim memfasilitasi tes yang terdiri dari Computer Assisted Test (CAT) dan Competence Based Interview (CBI)  yang mencakup seleksi kompetensi manajerial,  psikotes, penulisan makalah, presentasi wawancara makalah dan wawancara personal, penelusuran rekam jejak peserta.

"Hasil tes atas 72 peserta tersebut selanjutnya akan dianalisis oleh Asesor yang berlatar belakang psikologi dan memiliki ijin praktek". Terang K. Resantika.

Berdasarkan hasil Seleksi Administrasi Panitia Seleksi Terbuka   JPT,  9 peserta dinyatakan memenuhi syarat dan lulus seleksi administrasi pada formasi jabatan Kepala Dinas Pariwisata,  6 orang pada formasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, 5 orang pada Formasi Kepala Bappenda,  4  orang pada formasi Kepala Dinas Kesehatan, 4 orang pada formasi jabatan Kasat POLPP, 6 orang pada jabatan kepala DP3AP2KAB, 5 orang pada formasi jabatan Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 3 orang pada formasi Kepala Bakesbangpol, 7  orang pada formasi kepala BKD dan Diklat, 10 orang pada formasi Kepala Dinas Peternakan dan Keswan, 6 orang pada formasi jabatan Kepala DPMPTSP, 3 orang pada formasi Kepala Bappeda dan Litbang, 8 orang pada jabatan Kadis Nakertran dan 5 orang pada formasi jabatan kepala BPBD. ( Red)

 

Unsur Pimpinan DPRD Kota Bima Hadiri Musrenbang RKPD 2027

Reportase Bima    4/07/2026    Comment   

Unsur Pimpinan DPRD Kota Bima Hadiri Musrenbang RKPD 2027

Kota Bima, Reportasebima.com.

Unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Bima menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Bima Tahun 2027 yang dilaksanakan di Gedung Seni Budaya Kota Bima.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua I DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan, S.Adm, bersama anggota DPRD dari masing-masing komisi, yakni Haerun Yasin (Komisi I), Gina Adriani (Komisi II), serta Amir Syarifudin, SHi (Komisi III).

Dalam sambutannya, Wakil Ketua I DPRD Kota Bima menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bima atas terselenggaranya Musrenbang RKPD Tahun 2027 sebagai forum strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah.

Ia menegaskan bahwa DPRD sebagai mitra pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan perencanaan pembangunan selaras dengan aspirasi masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dihimpun dari hasil reses, rapat dengar pendapat, serta kajian terhadap berbagai persoalan pembangunan daerah.

DPRD juga mendorong agar Pemerintah Kota Bima mampu mengintegrasikan prioritas pembangunan daerah dengan program prioritas Provinsi NTB dan nasional, sehingga target pembangunan dapat dicapai secara optimal.

Selain itu, DPRD menekankan pentingnya menggali potensi daerah dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kemandirian fiskal. Pemanfaatan potensi sumber daya lokal, termasuk produk unggulan dan budaya daerah, dinilai perlu terus ditingkatkan agar memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Bima, H. A Rahman SE, dalam sambutannya menekankan bahwa berbagai isu nasional saat ini sangat relevan dengan kondisi Kota Bima. Beberapa di antaranya adalah pengurangan kemiskinan dan pengangguran, penguatan layanan kesehatan masyarakat, penanganan lingkungan dan pengelolaan sampah, pengendalian banjir serta pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim, hingga peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.

Ia menegaskan bahwa pembangunan Kota Bima ke depan harus berorientasi pada pembangunan manusia sebagai pusat kebijakan. Menurutnya, daya saing daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, adaptif, dan produktif.

“Kita ingin memastikan seluruh masyarakat Kota Bima memperoleh akses yang adil terhadap kebutuhan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, layanan air bersih, sanitasi, hingga lingkungan hidup yang layak dan berkelanjutan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan ruang dialog pembangunan yang harus mampu menghasilkan program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk menyusun perencanaan yang lebih tajam, berbasis data, terukur, serta berorientasi pada hasil, dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal daerah dan integrasi lintas sektor.

Melalui Musrenbang RKPD Tahun 2027 ini, diharapkan lahir kesepakatan pembangunan yang kuat, sinergis, dan berkelanjutan, guna mewujudkan Kota Bima yang maju, bermartabat, dan sejahtera. ***

BAZNAS Kota Bima Gelar Sosialisasi dan Optimalisasi ZIS Kepada Petani

Reportase Bima    4/05/2026    Comment   

BAZNAS Kota Bima Gelar Sosialisasi dan Optimalisasi ZIS Kepada Petani

Kota Bima, Reportasebima.com.

BAZNAS Kota Bima Gencar Sosialisasi optimalisasi Zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Senin (6/4/2026), BAZNAS Kota Bima kembali menggelar kegiatan bersama para ketua kelompok tani di ruang tunggu Rumah Sehat BAZNAS.

Fokus utama kegiatan sosialisasi yaitu zakat pertanian  dan wektor yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Kota Bima yang dinilai punya potensi besar untuk memperkuat kesejahteraan umat jika dikelola dengan baik dan optimal.

Melalui kegiatan ini, lima komisioner BAZNAS Kota Bima mengajak petani untuk memahami tentang Nisab zakat pertanian yaitu Kadar 5%, 10%, hingga 7,5% (kombinasi. Termasuk Cara hitung zakat hasil panen disampaikan secara terbuka agar tidak terjadi Miskomunikasi.

Zakat bukan sekadar kewajiban, tapi solusi nyata untuk pemerataan ekonomi. Dari petani, untuk umat. Dan ini sangat membantu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. #

Ketua DPRD Kota Bima Serap Aspirasi Warga Saat Reses di Kelurahan Panggi

Reportase Bima    4/03/2026    Comment   

Ketua DPRD Kota Bima Serap Aspirasi Warga Saat Reses di Kelurahan Panggi

Ketua DPRD Kota Bima Reses di Kelurahan Panggi, Warga Usulkan Paving Gang dan Halaman Masjid

Bima, Reportasebima.com

Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH, melaksanakan kegiatan reses di RT 05 Kelurahan Panggi, tepatnya di depan Masjid Qubatul Islamiyah. Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung aspirasi terkait kebutuhan pembangunan di lingkungan mereka.

Dalam dialog bersama warga, salah satu aspirasi utama yang disampaikan adalah kebutuhan pavingisasi gang lingkungan serta penataan dan paving halaman depan Masjid Qubatul Islamiyah.

Warga menilai, kondisi gang yang masih belum tertata dengan baik serta halaman masjid yang memerlukan perbaikan menjadi perhatian penting, mengingat masjid merupakan pusat aktivitas ibadah dan sosial masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Syamsurih menyampaikan bahwa usulan paving gang dan penataan halaman masjid merupakan kebutuhan yang sangat relevan dan akan menjadi perhatian serius untuk diperjuangkan dalam pembahasan anggaran.

“Paving gang dan penataan halaman masjid ini sangat penting, tidak hanya untuk kenyamanan akses masyarakat, tetapi juga untuk mendukung kegiatan keagamaan. Ini akan kami catat dan perjuangkan sesuai dengan mekanisme yang ada,” ujarnya.

Ia juga kembali menjelaskan kepada masyarakat bahwa saat ini pemerintah sedang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, sehingga setiap program harus disusun berdasarkan skala prioritas. Namun demikian, ia memastikan bahwa aspirasi masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan.

“Kita sedang berada dalam kondisi efisiensi, sehingga pelaksanaan program dilakukan secara bertahap. Namun aspirasi seperti ini tetap menjadi prioritas dan akan kami kawal,” tambahnya.

Syamsurih juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan dan semangat gotong royong, serta mendukung program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah.

Kegiatan reses berlangsung dengan lancar dan penuh partisipasi aktif dari warga. Diharapkan, melalui kegiatan ini, sinergi antara masyarakat dan pemerintah semakin kuat dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kota Bima. ***

Ketua DPRD Kota Bima Dukung Proyek Drainase Primer Sangat Penting Penanganan Banjir

Reportase Bima    4/03/2026    Comment   

Ketua DPRD Kota Bima Dukung Proyek Drainase Primer Sangat Penting Penanganan Banjir

Bima, Reportasebima.com.

Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH, menyampaikan dukungan terhadap kelanjutan proyek drainase primer di Kelurahan Santi sebagai bagian dari upaya peningkatan infrastruktur pengendalian banjir di Kota Bima.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul selesainya proses penyelesaian persoalan lahan yang sebelumnya sempat menjadi kendala dalam pelaksanaan proyek. Dengan terselesaikannya persoalan tersebut, diharapkan pekerjaan dapat kembali dilanjutkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Menurut Syamsurih, proyek drainase primer yang merupakan bagian dari National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) memiliki peran penting dalam mendukung sistem pengelolaan air perkotaan, khususnya dalam mengurangi risiko banjir di Kota Bima.

“Program ini merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan ketahanan wilayah terhadap banjir. Oleh karena itu, keberlanjutan pelaksanaannya perlu didukung bersama,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaksana kegiatan, serta masyarakat dalam mendukung kelancaran pembangunan.

Dukungan tersebut dinilai menjadi faktor penting agar setiap tahapan pekerjaan dapat berjalan secara efektif dan sesuai ketentuan.

DPRD Kota Bima, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan pelaksanaan proyek berjalan dengan baik, transparan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan berlanjutnya proyek drainase primer tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas lingkungan serta mendukung upaya penanggulangan banjir di Kota Bima secara berkelanjutan. ***

Bupati Bima Serahkan LKPD Tahun 2025 Ke BPK RI Perwakilan NTB

Reportase Bima    3/31/2026    Comment   

Bupati Bima Serahkan LKPD Tahun 2025 Ke BPK RI Perwakilan NTB

Bima, Reportasebima.com.

Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati Bima, Ady Mahyudi, kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat berlangsung Selasa (31/3) di Aula Utama Kantor BPK RI Perwakilan NTB.

 

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti Putri, SE., M.IP, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTB, Suparwadi, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA., beserta jajaran, serta seluruh kepala daerah se-Provinsi NTB.

Dalam penyerahan  tersebut, Bupati Bima didampingi oleh Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy, Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Adel Linggi Ardi, SE, dan Inspektur Kabupaten Bima, Iwan Setiawan, SE.

Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menyampaikan LKPD  tepat waktu. Wagub  menegaskan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih sebanyak 14 kali berturut-turut oleh Pemerintah Provinsi NTB bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan harus menjadi komitmen berkelanjutan dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Lebih lanjut, Wagub menekankan bahwa keberhasilan tersebut harus diiringi dengan peningkatan kualitas tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTB Suparwadi menyampaikan bahwa dengan diserahkannya LKPD Tahun Anggaran 2025 ini, Pemerintah Kabupaten Bima diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan mempertahankan capaian kinerja yang telah diraih, sebagai wujud nyata komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik.

"Dalam kondisi saat ini, pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk semakin adaptif terhadap kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, dengan tetap menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran penggunaan anggaran.

Terkait pemeriksaan keuangan, akan dilaksanakan secara profesional, independen, dan objektif. Ini membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pemerintah daerah dalam penyediaan data dan informasi". Jelas Wagub.

Bupati Ady Mahyudi usai penyerahan LKPD mengungkapkan, penyerahan LKPD Unaudited ini merupakan tahap awal dalam rangka proses pemeriksaan oleh BPK. Dokumen yang telah disampaikan akan diaudit untuk memperoleh opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pemerintah Kabupaten Bima terus berkomitmen mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel". Ungkap Bupati. (Yy/Red)

Pansus DPRD Kota Bima Indenfitifikasi Lapangan Soal Inventarisasi Aset Daerah

Reportase Bima    3/31/2026    Comment   

Pansus DPRD Kota Bima Indenfitifikasi Lapangan Soal Inventarisasi Aset Daerah

Kota Bima, Reportasebima.com. 

Selasa, 31 Maret 2026 – Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Kota Bima melaksanakan kegiatan peninjauan lapangan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan aset daerah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pembentukan Pansus Penelusuran dan Inventarisasi Aset Daerah.

Peninjauan yang dilaksanakan pada Selasa, 31 Maret 2026 mulai pukul 10.00 WITA tersebut dipimpin oleh Ketua Pansus Abdul Rabbi bersama anggota Haerun Yasin, Asnah Madilau, Aswin Imansyah, M. Amin, Edi, Firmansyah, Yogi Prima Ramadhan dan Iwan Kamaruzzaman. Kegiatan ini juga melibatkan unsur terkait, antara lain perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bima, Bidang Aset Sekretariat Daerah Kota Bima, serta perangkat daerah terkait lainnya.

Adapun lokasi yang menjadi objek peninjauan meliputi kawasan kolam retensi Amahami, area belakang Rusunawa Kota Bima, lahan sekitar Kantor Camat Asakota, serta lahan di belakang Kantor Wali Kota Bima.

Dalam pelaksanaan kegiatan, Pansus melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi fisik lokasi, batas lahan, serta informasi awal terkait status administrasi aset. Peninjauan ini dimaksudkan untuk memperoleh data faktual sebagai bahan verifikasi dan inventarisasi aset daerah.

Berdasarkan hasil peninjauan, Pansus memperoleh sejumlah informasi awal yang akan ditindaklanjuti melalui proses pendalaman dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain perlunya penelusuran dokumen kepemilikan, kejelasan status hukum aset, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Pihak BPN Kota Bima menyatakan kesiapan untuk mendukung proses penelusuran melalui penyediaan data dan dokumen yang diperlukan. Sementara itu, Bidang Aset Setda Kota Bima akan melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap riwayat kepemilikan dan penggunaan aset yang menjadi objek peninjauan.

Ketua Pansus DPRD Kota Bima, Abdul Rabbi, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh aset daerah tercatat dengan baik, memiliki kejelasan status hukum, serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

Selanjutnya, Pansus DPRD Kota Bima akan melakukan pembahasan lanjutan terhadap hasil peninjauan ini sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Bima.

Rekomendasi tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola aset daerah agar lebih tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan peninjauan lapangan ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Kota Bima dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan aset daerah. ***

Catatan Setahun Hasil Capaian Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bima

Reportase Bima    3/30/2026    Comment   

Catatan Setahun Hasil Capaian Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bima

Bima, Reportasebima.com.

"Berbagai capaian dan prestasi membanggakan berhasil diraih oleh Kabupaten Bima sepanjang Tahun 2025.  Prestasi ini merupakan hasil kerja keras, kolaborasi dan dedikasi seluruh elemen pemerintah daerah bersama masyarakat".

Demikian penjelasan Bupati Bima Ady Mahyudi Senin 30/3) pada Rapat Paripurna Ke-2 DPRD Kabupaten Bima Masa Sidang 1 Tahun Sidang 2026 Senin (30/3) dengan agenda penyampaian Laporan  Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bima. 

Di bidang tata kelola keuangan daerah, Kabupaten Bima kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut. 

Ini menjadi bukti komitmen kita dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Di sektor kesehatan, Kabupaten Bima berhasil meraih UHC Award Tahun 

2026 tingkat Madya, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dalam memberikan jaminan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Pada tingkat nasional, Desa Lanta Kecamatan Lambu berhasil mengharumkan nama daerah dengan meraih Juara II Lomba Desa Tingkat Nasional, sebuah capaian yang mencerminkan kemajuan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, dalam upaya percepatan penurunan stunting, Kabupaten Bima 

menempati Peringkat I di Provinsi NTB, dengan Desa Karumbu Kecamatan 

Langgudu sebagai lokus unggulan, menunjukkan keberhasilan kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Tidak hanya itu, Puskesmas Belo juga berhasil meraih Juara I Gugus Kendali Mutu Tingkat Provinsi, sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang terus kita dorong.

Sementara itu, Posyandu Kalende Desa Naru Kecamatan Sape berhasil meraih Juara II Lomba Posyandu Tingkat Provinsi, yang mencerminkan peran aktif masyarakat dalam mendukung pelayanan kesehatan berbasis komunitas.

Seluruh capaian ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan motivasi untuk terus bekerja lebih baik, lebih cepat dan lebih berdampak bagi kesejahteraan masyarakat 

Kabupaten Bima". Ungkap Bupati menutup penyampaian dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bima Diah Citra Pravitasari, S.IP didampingi tiga unsur pimpinan yaitu, Wakil Ketua I Muhammad Erwin, S.IP. M.IP, Wakil Ketua II Ny. Murni Suciyanti dan Wakil Ketua III Muh. Nazarudin, SH tersebut. (Red)

Disnaketrans Atensi Serius Pekerja Migran Indonesia Mengalami Stroke di Malaysia

Reportase Bima    3/16/2026    Comment   

Disnaketrans Atensi Serius Pekerja Migran Indonesia Mengalami Stroke di Malaysia

Bima, Reportasebima.com.

‎Seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), bernama Juwiati (35), dilaporkan mengalami stroke saat berada di Malaysia. Kasus ini menjadi perhatian setelah video mengenai kondisinya beredar luas di media sosial.

‎

Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima Aries Munandar ST,. MT Jumat pagi (13/3) menjelaskan, "Juwiati merupakan warga Desa Boro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima. Ia diketahui berangkat ke Malaysia pada Juli 2025 secara nonprosedural dan bekerja di sektor cleaning service selama kurang lebih enam bulan.

‎

‎Pada kurun waktu 9 hingga 13 Maret 2026, Juwiati menjalani perawatan di Rumah Sakit Hospital Raja Permaisuri Bainun karena mengalami tekanan darah tinggi yang memicu stroke dan pembekuan darah di otak.

‎Namun, pada 13 Maret 2026, Juwiati terpaksa keluar dari rumah sakit karena keterbatasan biaya pengobatan. Saat ini, ia berada di sebuah rumah sewa di wilayah Ipoh, Perak, Malaysia, dan didampingi rekannya bernama Opi yang berasal dari Jambi.

‎Pemerintah Kabupaten Bima melalui Disnakertrans Kabupaten Bima  telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk penanganan kasus tersebut. Koordinasi dilakukan melalui Disnakertrans Provinsi NTB dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Perwakilan Mataram.

‎

‎Selain itu, penanganan juga telah dilaporkan kepada Kedutaan Besar (Kedubes) Republik Indonesia di Kuala Lumpur yang kini menangani proses pendampingan terhadap Juwiati.

Disnakertrans Kabupaten Bima menyampaikan bahwa pihak KBRI Kuala Lumpur akan memberikan pembaruan informasi terkait perkembangan penanganan kasus tersebut kepada pemerintah daerah melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Sesuai arahan Bapak Bupati, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan koordinasi intensif dengan pihak terkait.  Pemerintah Daerah berharap proses penanganan dapat berjalan lancar sehingga kondisi Juwiati dapat segera mendapatkan perhatian medis dan solusi terbaik bagi keselamatannya.

‎

‎"Kami berharap seluruh proses penanganan berjalan lancar, sehingga keselamatan serta kesehatan yang bersangkutan dapat menjadi prioritas utama dan mendapatkan solusi terbaik. Ungkapnya (Rif/Red)

‎

‎

‎

Pemkab Bima Salurkan Rp. 50 M THR ASN

Reportase Bima    3/13/2026    Comment   

Pemkab Bima Salurkan Rp. 50 M THR ASN

Bima, Reportasebima.com.

Terhitung Jumat 13 Maret 2026 Pemerintah Kabupaten Bima melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyalurkan lebih dari 50 miliar pembayaran gaji tunjangan hari raya THR untuk aparatur sipil negara yang mengabdi pada semua perangkat daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.

Pembayaran THR tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026 dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Kepala BPKAD Kabupaten Bima Aries Munandar, ST.,MT Jumat (13/3) memaparkan, komponen THR tersebut dialokasikan kepada 5.796 PNS dengan total Rp. 29,6 milyar. Dari jumlah tersebut sebanyak Rp 10,25 milyar diperuntukkan bagi 1.667 PNS golongan IV, Rp 17,63 bagi 3.673 PNS Golongan III, Rp 1,71 milyar untuk 450 PNS Golongan II dan Rp 19 juta untuk 6 PNS golongan I. Selain PNS,  pemerintah juga mengalokasikan Rp 20,3 milyar untuk alokasi pembayaran THR 6.003 tenaga PPPK.

Komponen THR yang dibayarkan mengacu pada besaran gaji pada bulan Februari yang mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Langkah pemerintah ini lanjut Aries Munandar ditujukan untuk mempertahankan daya beli aparatur dan merupakan wujud penghargaan atas pengabdian ASN.

Bupati Bima melalui Kepala BPKAD  mengharapkan agar pemberian THR tersebut dapat secara optimal menunjang kebutuhan Hari Raya Idul Fitri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Red)